Destinasi Kata - Setiap tahun, banjir menjadi permasalahan yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia. Liputan media online menunjukkan bagaimana berbagai pihak, terutama pemerintah, menanggapi bencana ini. Dari bantuan pangan, mitigasi bencana, hingga dampak sosial, pemberitaan banjir mencerminkan dinamika kebijakan dan reaksi masyarakat.
Melalui analisis pemberitaan dari berbagai sumber media online seperti Tempo.co, CNN Indonesia, Kompas.tv, Detik.com, dan Rakyat Sulsel, terlihat bagaimana media mengemas informasi mengenai banjir. Artikel ini membahas pola pemberitaan yang muncul serta respons pemerintah terhadap bencana tersebut.
 |
| Kesiapsiagaan menghadapi banjir menjadi tantangan berulang setiap tahun (Sumber: Pexels/Karolina Grabowska) |
Pemerintah dalam Sorotan Pemberitaan Bantuan Pangan dan Mitigasi Banjir
Salah satu isu utama dalam pemberitaan banjir adalah penyaluran bantuan pangan bagi korban terdampak. Liputan dari Tempo.co dan CNN Indonesia menyoroti peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mendistribusikan beras kepada warga terdampak di Jabodetabek.
Dalam kedua berita tersebut, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa bantuan akan diberikan secepatnya tanpa menunggu kondisi membaik. Ia bahkan menolak skenario di mana bantuan baru diberikan setelah banjir surut. Pernyataan seperti ini menunjukkan bagaimana media menyoroti upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak banjir secara langsung.
Sementara itu, berita dari Rakyat Sulsel menyoroti upaya mitigasi banjir yang lebih luas. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Aras, meminta BMKG dan Kementerian PUPR untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir. Pemberitaan ini menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah dalam mencegah bencana berulang, bukan sekadar menangani dampaknya setelah terjadi.
Namun, meskipun berbagai langkah telah disebutkan dalam media, tidak ada perincian lebih lanjut mengenai efektivitas bantuan atau solusi jangka panjang yang konkret. Media lebih banyak berfokus pada pernyataan pejabat tanpa memberikan kritik mendalam terhadap keberlanjutan program bantuan atau evaluasi kebijakan sebelumnya.
Infrastruktur dan Kebijakan Penanggulangan Jangka Panjang
Selain bantuan pangan, media juga menyoroti kebijakan infrastruktur sebagai bagian dari solusi banjir. Kompas.tv melaporkan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berjanji membangun rumah kolom serta mengusulkan pembangunan bendungan untuk mengatasi banjir di Karawang. Dalam berita ini, penyebab banjir dikaitkan dengan hilangnya daerah resapan air dan berkurangnya ruang terbuka hijau.
Di sisi lain, Pekanbaru.go.id melaporkan bahwa Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, berfokus pada pengelolaan sampah, jalan berlubang, dan infrastruktur drainase sebagai strategi penanggulangan banjir. Hal ini mencerminkan perspektif yang berbeda: banjir tidak hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh tata kelola kota yang kurang optimal.
Liputan seperti ini menggambarkan bahwa beberapa media mencoba mengangkat isu struktural di balik banjir, tetapi cakupannya masih terbatas. Tidak ada analisis mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan ini akan dilakukan atau bagaimana keberhasilannya diukur.
Dampak Sosial dan Partisipasi Masyarakat
Selain kebijakan pemerintah, media juga menyoroti bagaimana masyarakat berperan dalam pemulihan pasca-banjir. Berita dari Detik.com melaporkan bagaimana warga di Kebon Pala, Jakarta Timur, bekerja sama dengan pasukan biru dan pemadam kebakaran untuk membersihkan lumpur sisa banjir.
Kerja bakti seperti ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Namun, media lebih banyak menyoroti aksi bersih-bersih ini sebagai sebuah respons spontan, tanpa mengkritisi mengapa sistem drainase di daerah tersebut masih rentan terhadap banjir berulang.
Konklusi
Pemberitaan banjir di media online Indonesia umumnya menampilkan tiga pola utama dalam menyajikan informasi. Pertama, liputan sering kali berfokus pada respons cepat pemerintah, terutama dalam bentuk distribusi bantuan pangan bagi korban terdampak. Media menyoroti pernyataan pejabat dan mekanisme penyaluran bantuan, tetapi jarang menggali lebih dalam mengenai efektivitasnya atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Kedua, pemberitaan juga membahas upaya infrastruktur dan mitigasi bencana, namun lebih banyak memuat janji dari pejabat terkait, seperti pembangunan bendungan atau perbaikan drainase, tanpa ada analisis konkret mengenai realisasi atau dampaknya di masa depan.
Ketiga, media mengangkat dampak sosial dan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan pasca-banjir, seperti kerja bakti warga dan partisipasi relawan dalam membersihkan lumpur sisa banjir, meskipun tanpa eksplorasi lebih lanjut terhadap penyebab struktural dari bencana yang berulang ini.
Meskipun media berhasil menghadirkan gambaran mengenai respons pemerintah dan kondisi di lapangan, ruang untuk kritik terhadap kebijakan penanggulangan banjir masih sangat terbatas. Liputan lebih banyak menampilkan pernyataan pejabat dibandingkan analisis mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan atau evaluasi terhadap solusi jangka panjang yang dijanjikan.
Akibatnya, narasi yang dibangun dalam media lebih bersifat informatif dan reaktif, tanpa menyentuh aspek pengawasan atau akuntabilitas terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menangani banjir.
Ke depan, media seharusnya lebih banyak mengangkat evaluasi terhadap kebijakan banjir yang telah diterapkan sebelumnya dan mempertanyakan sejauh mana janji-janji pemerintah dapat direalisasikan.
Alih-alih sekadar memberitakan respons spontan pemerintah dan masyarakat, media perlu menghadirkan pemberitaan yang lebih kritis dengan menyoroti akar masalah dan efektivitas kebijakan yang sudah ada.
Dengan demikian, pemberitaan banjir tidak hanya menjadi dokumentasi peristiwa, tetapi juga alat kontrol sosial yang mendorong transparansi dan solusi yang lebih berkelanjutan dalam penanggulangan bencana di Indonesia.